 |
| Foto istimewa : Pelaksanaan pemilihan umum |
Demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan sangat erat dengan suatu pemilu yang mana pengertian demokrasi pada hakikatnya ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentunkan oleh rakyat. Untuk mewujudkan makna tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Dilakukan melalui sistem pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa yang telah memenuhi syarat memberikan suara.
Pemilu yang tujuan utamanya melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi. Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan prakondisi yang spesifik, dari pendapat ahli politik, terdapat tiga prakondisi demokrasi yang akan memengaruhi kualitas dari pelaksanaan pemilu tersebut, yaitu antara lain :
1. Modernitas dan Kesejahteraan
Seymour M. Lipset secara tegas menyatakan bahwa “Semakin kaya suatu negara, semakin besar peluang negara tersebut untuk melangsungkan demokrasi”. Pendapat Lipset ini dijabarkan oleh Huntington dengan mengelaborasi sejumlah faktor kondusif yang ditimbulkan dari modernisasi dan kesejahteraan bagi demokratisasi seperti tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan, urbanisasi, serta media massa. Pemilu yang notabene merupakan pesta demokrasi terbesar membutuhkan kesiapan pendanaan yang juga sangat besar. Dana yang besar tersebut antara lain diperlukan untuk mendirikan lembaga yang khusus menangani pelaksanaan pemilu, menggaji pegawai-pegawainya, menyediakan logistik pemilu hingga dana kampanye yang dilakukan oleh setiap kandidat yang akan dipilih dalam ajang pemilihan tersebut.
2. Budaya Politik
Konsep yang diperkenalkan oleh Almond dan Verba ini menekankan aspek fenomologis sebagai prasyarat tumbuhnya demokrasi. Pengamantan terhadap pola sikap (budaya politik) dari masyarakat merupakan suatu hal yang penting karena hal ini menentunkan bagaimana sikap (perilaku politik) dari masyarakat itu sendiri. Ketika suatu pemilu diadakan, maka dapat kita nilai bagaimana budaya politik dari suatu bangsa dilihat dari perilaku politik masyarakatnya.
3. Stuktur Sosial Masyarakat
Stuktur sosial yang ditandai dengan keberadaan kelompok tertentu dalam masyarakat seperti akademisi, pekerja media massa, kelompok menengah, aktivis masyarakat sipil yang secara konsisten mendukung demokrasi.
Jika ketiga prakondisi tersebut tidak terpenuhi maka akan muncul kelemahan dan bahaya dalam demokrasi seperti apa yang telah diingatkan oleh Plato yang mengatakan bahwa salah satu kelemahan demokrasi adalah terpilihnya pemimpin hanya karena berdasarkan faktor-faktor non-esensial, seperti kepintaran pidato, kekayaan, dan latar belakang keluarga. Plato memimpikan munculnya “orang-orang paling bijak” sebagai pemimpin ideal di suatu negara. “Orang-orang paling bijak dalam negara akan menagani persoalan-persoalan manusia dengan akal dan kearifan yang dihasilkan dari dunia gagasan yang kekal dan sempurna. Untuk itu agar kelemahan dan bahaya demokrasi tersebut tidak terjadi dan berulang, negara harus terlebih dahulu menjamin terpenuhinya ketiga prakondisi dalam demokrasi.
Referensi :
Husaini, Adian. 2005. Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal. Jakarta: Gema Insani.
Lipset, Seymor Martin. 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, American Political Science Review, No.53.
Prihatmoko, Joko J. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP3i
0 komentar:
Posting Komentar